RAPBNP Minus Kalkulasi Matang

Oleh: Ahmad Erani Yustika*

PEMERINTAH dan DPR akhirnya menyepakati beberapa asumsi makroekonomi penting dalam RAPBN Perubahan 2013. Proses kesepakatan tersebut alot karena, di luar soal asumsi makroekonomi, juga terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Masih ada beberapa fraksi yang cenderung menolak kenaikan BBM itu, misalnya PKS, PDIP, dan Hanura, dengan beragam argumen.

Di luar asumsi makroekonomi, postur pendapatan dan belanja juga berubah. Misalnya, penerimaan dalam negeri berkurang dari Rp 1.529,7 triliun ke Rp 1.488,3 triliun (minus Rp 41,4 triliun). Penyebabnya, penurunan penerimaan pajak (Rp 55,1 triliun) dan bea dan cukai (Rp 29,4 triliun). Untung, masih ada kenaikan penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp 12,3 triliun.

Pembatasan BBM, Bertahan sampai Kapan?

PEMERINTAH terkena tulah gara-gara ketidaktegasan memutuskan kenaikan harga BBM yang seharusnya dengan mudah dapat diambil tahun lalu. Kini, setelah usul kenaikan harga BBM diganjal DPR, pemerintah harus membuat kebijakan ambigu, melarang mobil berkapasitas mesin lebih dari 1.500 cc menggunakan BBM bersubsidi. Harapannya, konsumsi menurun dan kuota subsidi BBM sebesar 40 juta kiloliter di APBN tak terlampaui.

Menagihkan Biaya Memburu ke si Buron

BELAKANGAN ini, dua kasus hukum yang high profile memasuki fase akhir babak pertama. Nazaruddin sudah divonis 4 tahun 10 bulan. Nunun Nurbaeti dituntut 4 tahun penjara. Dua kasus itu sama-sama membuat ekstrarepot aparatus negara. Untuk menyeret keduanya ke peradilan, aparat harus memburu mereka ke luar negeri. Dua bekas orang terhormat itu pernah berstatus buron, bahkan masuk red notice (daftar tangkap) Interpol.

Kita sudah sangat pesimistis dua orang notorious tersebut akan mendapat hukuman berat. Setimpal saja kita sulit berharap.

Mengenal Aceh

Oleh Rhenald Kasali

BANYAK pembaca yang bertanya, bagaimana saya bisa begitu dekat dengan Aceh. Jawabannya sederhana saja. Ibu yang melahirkan kedua anak saya berasal dari Aceh. Jadi, tidak mengherankan kalau sejak dulu (termasuk di era konflik) biasa bagi saya berjalan-jalan menembus kota-kota terpencil di provinsi yang bagi sebagian orang sulit dimengerti ini.

Dulu, sebelum Aceh dibangun dengan infrastruktur yang luar biasa seperti saat ini (pascatsunami), saya biasa memasuki kota-kota kecil sambil menumpang bus yang sering mogok di tengah hutan, beristirahat di antara ratusan lembu milik masyarakat yang tengah beristirahat di atas jalan beraspal, atau ikut bus yang harus menyeberang sungai yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan rakit-rakit bambu.

Uang Hilang bila DPR Stop Kontrak

Oleh : Effnu Subiyanto*

TIDAK kali ini saja sekretariat jenderal DPR, BURT, dan banggar saling melempar tanggung jawab soal penggunaan anggaran. Ketika DPR begitu keras berteriak mengkritisi mismanajemen penggunaan anggaran pemerintah, rumah tangganya ternyata demikian buruk dan mencemaskan. Sekelas Ketua DPR Marzuki Ali, bahkan, tidak menyadari telah memberikan persetujuan renovasi ruang rapat banggar Rp 20,7 miliar itu. Untung media kritis.

Sering gagalnya proyek-proyek di sekretariat jenderal, BURT, dan internal rumah tangga DPR, seperti rencana pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun, renovasi toilet, dan terakhir renovasi ruang rapat banggar tidak serta merta membatalkan seluruh kontrak.

Marzuki dan Istana Banggar

HERAN nian melihat Marzuki Alie mengedarkan telunjuk ke sana kemari. Terkait dengan renovasi “Istana Banggar” DPR Rp 20 miliar seharusnya dia “menuding” dirinya sendiri dulu. Hai, hai, hai… kita sempat dibuat lupa sejenak bahwa ketua DPR itu ternyata merangkap ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan segenap kewenangan dan fasilitasnya. Ketika terjadi persoalan, dia mestinya ikut menjelaskan kepada publik yang marah. Tapi, dia malah ikut marah dan seakan tak punya kaitan apa pun.

Akan halnya Nining Indra Saleh, sang sekretaris jenderal DPR, beserta anak buahnya bisa saja punya andil dalam kekacauan ini. Tetapi, bagaimanapun, penanggung jawab tertinggi adalah Marzuki. Kalau pimpinan hanya bisa menyalahkan anak buah, padahal dirinya yang tak mampu memimpin, apa kata dunia? Apa kata akhirat? Terang sekali bahwa duit Rp 20.000 juta itu lolos karena mekanisme internal sudah dilalui. Mengapa Marzuki tak mengetahui dan mencegahnya lebih dulu?

Leadership, agaknya, menjadi problem berat di sini.

Naikkan Premium, Konversi ke BBG

KENYAMANAN subsidi BBM selalu melenakan. Penerima subsidi lama-lama merasa seharusnya seperti itulah harga BBM. Niat pemerintah untuk mengubah keadaan karena subsidi APBN kita menimpakan beban berat selalu dibayangi rasa waswas politis. Suasana demokrasi seakan-akan “menyandera” pemerintah agar tidak mengusik subsidi kalau itu berisiko popularitas turun.

Pemerintah memang harus berpihak kepada rakyat. Tetapi, keberpihakan itu tidak harus memanjakan dengan subsidi BBM yang jumlahnya kian irasional.