Pengalihan Ibukota Ke Kepanjen Dilakukan Demi Masa Depan

Kepala Bagian Humas Pemkab Malang Kukuh Banendro mengatakan hal paling penting dari eksistensi Kabupaten Malang selalu berujung kepada maksimalisasi layanan publik. Menurut Kukuh, peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1428 merupakan tonggak ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Dengan jumlah penduduk mencapai angka 2,4 juta jiwa, Pemkab Malang dituntut menyeimbangkan pembangunan tanpa pilih kasih.

Atas dasar peta wilayah Kabupaten Malang seluas 4.576 km², Pemkab dituntut membangun daerah lewat prinsip Satata Gama Karta Rahardja. Atau secara harfiah bisa diartikan menata keberagaman untuk adil dan makmur. Terjemah luasnya, diartikan sebagai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng.

“Dalam peringatan Hari Jadi ke-1428 lalu, proyeksi paling penting yang segera diwujudkan oleh Pemkab Malang adalah realisasi kebutuhan pusat pemerintahan yakni Ibukota,” tegas Kukuh Banendro.

Kelanjutan operasional Politeknik Kota Malang (Poltekom) ditentukan bulan ini

Satuan Pelaksana Pendirian dan Pengembangan Politeknik (SP4) Indonesia Ditjen Dikti menetapkan November 2008 adalah batas akhir penyampaian perda tentang Poltekom. Perda itu sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan politeknik daerah.

Kokok Haksono, anggota P4 Dikti kepada Radar mengatakan, perda itu sebagai payung untuk operasional dan pendanaan. Termasuk juga untuk keberlangsungan dan pengembangan Poltekom. Kalau ada perda, maka ada jaminan daerah bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai misi Depdiknas. “Kalau tidak ada perda, sulit sekali menjaga kelangsungan Poltekom itu,” kata Kokok, ketika dihubungi via ponselnya beberapa hari lalu.

Pihaknya belum mengambil sikap apabila perda itu terlambat atau malah belum masuk ke dikti hingga akhir 2008 ini.

2009, Jalan Protokol Bersih Spanduk

Petugas Satpol PP Kota Batu melakukan penertiban spanduk-spanduk yang tidak berizin dan kadaluarsa. 2009 mendatang, tidak ada lagi pemasangan spanduk di jalan protokol. (MUHAIMIN/MALANG POST)

Penataan reklame di Kota Batu akan dikaji kembali. Tahun 2009 mendatang, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko berharap tidak ada lagi spanduk yang melintang di jalan protokol. Semua spanduk akan ditempatkan di tempat khusus yang akan dibuat Pemkot Batu dalam waktu dekat.

Tempat khusus pemasangan spanduk yang segera dibangun akan dibuat dengan artistik dan penataan yang menarik. Agar dapat menunjang keindahan Kota Batu sebagai kota pariwisata yang indah dan tampak cantik.

UB Pasang Spanduk di Gerbang Utara: Ini Bukan Jalan Umum

Sejak kemarin, bila Anda melewati gerbang utara kampus Universitas Brawijaya (UB), ada spanduk di atas gerbang masuk dari Jl Soekarno-Hatta itu. Ukurannya sekitar 6 x 1 meter. Di spanduk kuning tersebut, terpampang tulisan: Bukan Jalan Umum.

Pemasangan spanduk ini menegaskan bahwa jalan tembus yang menghubungkan kawasan Soekarno Hatta dan Jl Veteran itu bukan jalan umum. Pembantu Rektor (PR) I UB Prof Bambang Suharto menjelaskan, penegasan ini dilakukan karena pembukaan dua pintu masuk kampus murni untuk mahasiswa. Bukan untuk pengguna jalan umum. “Itu jalannya UB, bukan jalan umum. Masyarakat saja yang menyalahgunakan,” kata dia kemarin.

Bukankah dalam Perda 7/2001 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) statusnya jalan umum?

DPRD Prioritaskan Ranperda Anggaran

DPRD Kota Malang sudah menerima sembilan ranperda baru dari Pemkot. Namun dari sembilan ranperda itu, pembahasan dua ranperda yang masuk skala prioritas wakil rakyat.

Ketua DPRD Kota Malang, Drs Ec RB Priyatmoko Oetomo MM menjelaskan, ranperda yang masuk skala prioritas pembahasan dewan yakni ranperda Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan ranperda Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

“Dua ranperda ini diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan pembahasan RAPBD 2009. Selain itu, ranperda lainnya yang terkait pembahasan RAPBD tahun 2009 juga menjadi prioritas kami,” jelas Moko

Menunggu Saat Terjadinya “Perang” UB-Pemkot Mengadu Bukti

Jalan tembus Unibraw yang menjadi obyek permasalahan

Rencana pertemuan Pemkot Malang dengan Universitas Brawijaya (UB) untuk membahas status jalan tembus didukung dewan. Bahkan komisi C juga akan menelusuri status jalan tembus yang kini sedang jadi polemik itu.

‘’Satu-satunya jalan terbaik kedua pihak bertemu. Untuk membicarakannya, termasuk saling menunjukan bukti tentang status jalan itu. Sehingga bisa diketahui secara jelas,’’ tegas Ir Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

Ditegaskannya, kesimpangsiuran tentang status jalan tembus sepanjang 500 meter itu harus diakhiri. ‘’Sehingga tidak ada salah persepsi dimasyarakat tentang jalan itu,’’ tandasnya.

UB Pernah Ajukan Pengalihan Status Jalan

Klaim Universitas Brawijaya (UB) bahwa jalan tembus di tengah kampus merupakan jalan miliknya dimentahkan. Pakar transportasi dan jalan raya UB sendiri, yakni Prof Harnen Sulistyo, mengatakan, secara status dan fungsi berdasarkan Perda 7/2001 tentang RTRW (rencana tata ruang wilayah), jalan tersebut memang jalan umum.

Karena itu, dia sangat setuju usulan DPRD agar masalah itu dibuka kembali. Minimal ada dialog antara pimpinan UB, pemkot, dan dewan. Jika perlu, Pemprov Jatim dihadirkan kalau memang jalan tersebut bagian dari aset provinsi.

Harnen mengaku, saat Wali Kota Malang Peni Suparto menjabat pada periode pertama, tim teknis UB pernah membahas persoalan itu. “Saya masih ingat betul bahwa status tanah tersebut berdasarkan RTRW memang jalan umum,” tegas dia.