Salah Tangkap, Salah Mayat?

UNTUK kali kesekian ketidakcermatan Detasemen Khusus 88 Antiteror kembali memakan korban salah tangkap. Setelah hampir sepekan, Mugi Hartanto dan Sapari akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam tindak terorisme (28/7). Apalagi, dalam dua tahun terakhir, istilah “salah tangkap” memang bukan perkara baru dalam pengungkapan jaringan terorisme.

Kesalahtangkapan ini kontan menimbulkan “desas-desus”, jangan-jangan di antara terduga teroris yang tewas ditembak itu juga salah tembak, salah mayat. Bahkan, ada juga yang berkelakar, seandainya ada “Nabi Musa” baru, tentu mayat-mayat tersebut bisa diinterogasi untuk menemukan kebenaran.

Makna Aktivis Bertemu ”Panglima Pemberantasan Korupsi”

ADA gelak tawa, ada basa-basi, berlanjut pertemuan tertutup. Para pelantang antikorupsi kemarin berbicara dengan Presiden SBY. Pertemuan itu janganlah buru-buru disinisi sebagai pencitraan. Lewat pertemuan tersebut, kita bisa berharap kepemimpinan SBY memperbarui ketegasannya dalam memberantas korupsi. Rakyat tak bisa lupa bahwa SBY pernah menegaskan dirinya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi.

Sang panglima kemarin didampingi ”komandan lapangan”, yakni Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua PPATK M. Yusuf. Selain itu, tak tertinggal komandan ”Kopassus korupsi”, yakni Ketua KPK Abraham Samad.

Kita dan Pengemudi ”Teroris”

Oleh: Siti Marwiyah

APRIYANI Susanti, 29, sudah menjadi tersangka kecelakaan yang menewaskan sembilan pejalan kaki di Jakarta. Dia diduga memakai narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja ketika dugem. Dia juga tidak memegang SIM dan STNK saat diperiksa polisi.

Botol susu itu ia coba tempelkan ke mulut buah hatinya. Bocah itu bergeming. Dalam dekapan cinta sang ayah, anak itu pergi untuk selama-lama (Yusuf, 2.5 thn, salah seorang dari 8 korban serudukan maut, Tugu Tani, Jakarta)

Kasus itu sekali lagi menunjukkan bahwa jalan raya kita bisa tak ramah bagi pengguna jalan. Sudah banyak sosok seperti ”Apriyani Susanti” yang mencabut nyawa dan membuat luka seumur hidup pengguna jalan lainnya. Dari waktu ke waktu, pengemudi seperti itu menimbulkan petaka di jalanan. Kita tentu belum lupa ketika bus Sumber Kencono merampas 19 nyawa, selain 38 orang lainnya mengalami luka.

Menurut data kepolisian 2010, korban tewas di jalan sekitar 32.000 jiwa. Perkiraan asing bahkan lebih dari 40.000 jiwa untuk Indonesia. Sementara itu, WHO menyebutkan angka kematian di dunia karena kecelakaan lalu lintas mencapai 2,4 juta per tahun. Pada kelompok usia produktif 30-44 tahun, jumlah tersebut menempati urutan ketiga di bawah angka kematian karena infeksi HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC).

Gus Dur dan Perilaku Polisi

Oleh Prija Djatmika

KALAU saja mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup, tentu beliau pasti akan amat kecewa dan mungkin malah marah melihat perilaku oknum-oknum polisi akhir-akhir ini. Gus Dur, yang semasa hidupnya sejak belum menjabat presiden sudah sangat jelas menolak institusi polisi berada dalam tubuh militer, secara konsisten ketika menjabat presiden mengesahkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasar UU itu, polisi resmi berada langsung di bawah presiden dan keluar dari tubuh institusi militer (TNI/ABRI) sebagaimana praktik era Orde Baru.

Namun, sepeninggal beliau, sebagaimana ditampakkan dalam perilaku polisi dalam kasus Mesuji; kasus pelabuhan Sape, Bima; serta penganiayaan oleh oknum Brimob terhadap AAL, 15, bocah pencuri sandal di Palu, praktik-praktik perilaku militeristik polisilah yang malah menonjol.

Sindikat Curanmor Ampelgading Dilibas

Satu demi satu pelaku curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dan jaringannya yang sering beroperasi di wilayah Malang dibekuk Polres Malang Kota. Setelah melibas kelompok Pandaan, polisi menangkap sindikat curanmor Ampelgading.

Tiga anggota kelompok Ampelgading tertangkap pertengahan Desember lalu. Ketiga orang itu bersama jaringannya telah mencuri lebih dari 55 kendaraan roda dua dalam setahun terakhir.

Protap 01 dan Kebrutalan Aparat

POLISI ternyata belum mengambil pelajaran dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pembubaran kongres di Papua Barat dan penanganan aksi massa di Mesuji, Sumatra Selatan. Itu terlihat dari sikap brutal aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video yang beredar, polisi terlihat menembak langsung ke arah massa serta menyerang masyarakat yang tertangkap maupun yang terluka. Akibatnya, tiga orang -versi Komnas HAM- atau dua orang -versi polisi- meninggal dunia.

Kai Adukan Dugaan Money Politik

Pilgub Jatim terus dirundung persoalan dan tidak pernah lepas dari permasalahan. Seperti Senin kemarin, Tim Hukum Kaji (Khofifah-Mujiono) melaporkan pasangan cagub Karsa (Soekarwo-Saifullah) ke Polda Jatim terkait praktik money politics.

‘’Sekarang perjalanan ke Polda. Seluruh bukti-bukti pendukung sudah kami bawa untuk melengkapi laporan di Polda. Diantaranya, bukti putusan MK (Mahkamah Konstitusi),’’ tandas Muhammad Ma’ruf Syah, Koordinator Tim Hukum Kaji kepada MP, Senin kemarin.