Juanda Menghadapi ASEAN Open Sky

Oleh A. Eliyeda Umat

PERGERAKAN penumpang dalam tiga tahun terakhir pada Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menunjukkan tren peningkatan signifikan. Rata-rata sekitar 18 persen hingga 20 persen per tahun. Juanda masih runner-up bandara tersibuk setelah Soekarno-Hatta (Soetta). Data 2011 menyebut realisasi penumpang menembus 13 juta penumpang, padahal kapasitasnya sekitar 6 juta penumpang. Artinya, kapasitas mampu melayani kurang setengahnya dari permintaan! Paradoks.

Siap Amankan Pilgub di Madura

Pendukung pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) di Kota Malang menyambut gembira hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan KPU Jatim untuk melakukan pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang dan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan Madura.

Pendukung KaJi yang berada di kantor Partai Patriot Pancasila (PP) Kota Malang, salah satu partai pengusung pasangan Kaji, menyaksikan jalannya sidang MK dari layar TV 14 inc yang ada di kantor.

Ada sekitar delapan pendukung KaJi yang menyaksikan secara seksama jalannya sidang MK. Saat hakim membacakan pertimbangan secara bergantian, banyak dari pendukung yang resah. Tapi, ketika putusan sidang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD, para pendukung KaJi yang menyaksikan dari layar kaca langsung sumringah. Mereka langsung meneriakan yel-yel, ‘’Hidup KaJi Manteb,’’ sambil mengepalkan tangan, bahkan mereka juga melakukan sujud syukur, salah satunya Ketua Partai Patriot Pancasila Kota Malang, Orba Djajadi Anang Dachjar yang sejak pagi menyaksikan jalannya sidang MK bersama pendukung KaJi lainnya.

Lima SPBU Disanksi

Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Malang Raya, tampaknya patut diacungi jempol. Mereka sudah menjalankan instruksi pemerintah untuk menurunkan harga premium dari Rp 6.000/liter menjadi Rp 5.500/liter.

Bukan itu saja, seluruh SPBU juga sudah melakukan tebusan DO (delivery order), sehingga tidak sampai terkena sanksi menghentikan kiriman hingga 14 hari ke depan.

’’Sampai sore ini (kemarin sore, Red.), tidak ada permintaan penyetopan suplai BBM, khususnya premium karena nakalnya pengelola SPBU. Jadi Malang Raya aman-aman saja,’’ Ujar Eviyanti Rofraida, Kahumas UPMS V Surabaya, kepada Malang Post, kemarin.

Kondisi bertolak belakang terjadi di Surabaya dan Mojokerto. Sedikitnya lima SPBU, bakal dihentikan pasokannya hingga 14 hari ke depan.

Menghasut Golput Justru Haram

Para ulama Jawa Timur sepakat menegaskan, tindakan menghasut masyarakat untuk bersikap golput dalam Pemilu 2009 tergolong tindakan haram. Pernyataan itu merupakan sebagian dari hasil Bahtsul Masail di Hotel Utami Juanda, Sidoarjo, Jatim, Sabtu (29/11) malam.

Dalam pertemuan itu dibahas rumusan cara berpolitik yang baik dan benar. Beberapa kiai ikut hadir di antaranya, pengasuh Lembaga Pendidikan Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, KH Abdus Salam dan KH Mas Said dari Sidoaresmo. Selain itu, hadir juga KH Syafiuddin dari Sampang, Madura, KH Kholid Busyiri dari Peramean, Madura, Ketua Robithotul Ma’ahid Islamiyah (RMI) Ngawi KH Muqorrobin, dan Ketua RMI Sidoarjo KH Mukhlas.

Kumpulnya para kiai ini disinyalir menyikapi seruan ajakan Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH. Abdurrahman Wahid agar masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam Pemilu 2009 mendatang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Hasil Pilgub Jatim Jangan Berujung Kekerasan

Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi enggan mengomentari tudingan keberpihakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap salah satu calon yang bertarung dalam Pilgub Jatim 2008 lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh ketua PBNU itu di kediamannya, Ponpes mahasiswa Al-Hikam, Jalan Cengger Ayam Kota Malang, kemarin pagi.

Di hadapan puluhan wartawan, Hasyim mengaku tidak berhak menilai apakah asumsi masyarakat tentang keberpihakan MK ini benar atau salah. Menurutnya, ia hanya boleh menunggu hasil yang akan diputuskan oleh MK awal Desember mendatang.

“Saya tidak boleh menilai, hanya boleh menunggu. Apakah hasil keputusan yang diambil MK adalah sebuah keputusan legal formal yang hanya hitung-hitungan angka. Atau bisa juga inklusif sebuah perjuangan untuk menciptakan pemilu di Indonesia yang clean and clear. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan kekuasaan untuk pemenangan,” katanya.

1.961 Peserta Ikuti Ujian CPNS Deptan

Peserta tulis CPNS di lingkungan Deptan Wilayah Jatim di GOR Ken Arok Kedungkandang, kemarin. (MUFLIKH FARID/MALANG POST)

Sebanyak 1.961 peserta mengikuti tes tulis untuk mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Pertanian (Deptan) Wilayah Jatim pada Rabu (26/11) kemarin di GOR Ken Arok Kedungkandang, Malang. Satu dari tiga tahapan test yang juga diselenggarakan di 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi lainnya di seluruh Indonesia itu, diikuti peserta yang berdatangan dari 398 kabupaten/kota se Jatim.

“Mereka yang lolos di tiga tahapan test, tertulis, wawancara, dan psikotest tidak ditentukan berdasarkan kuota per provinsi, tetapi secara nasional. Total peserta test rekruitmen tahun anggaran 2008 di 30 Provinsi di tanah air adalah 28.351 orang dan yang diterima hanya 1,3 persen atau 375 tempat. Dengan perhitungan 1 berbanding 78 peserta test untuk memperebutkan satu jatah lulus,” kata Penanggungjawab Test CPSN Deptan Wilayah Jatim, Dr. Ir. Herniaty, MSc

Tanpa Izin, Mad Bull Bisa Dibubarkan

Kepolisian Daerah Jawa Timur, hingga Senin kemarin, belum mengetahui ada pengajuan surat izin pendirian Mad Bull Profesional Guard, Malang . Sebaliknya, Polda Jatim justru mempertanyakan ke mana surat izin tersebut diajukan sebagai bahan landasan proses legalitas lembaga pengawalan tersebut.

‘’Ke mana izinnya diajukan? Jika suratnya tidak kami ketahui kemana larinya, kami tidak bisa memberi jawaban soal itu (perizinan). Coba dicek apa sudah diajukan dan ke bagian apa,’’ papar Kombes Pol. Pudji Astuti, Kabid Humas Polda Jatim ketika dihubungi Malang Post, Senin siang.

Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya, kelompok profesional binaragawan Malang Raya telah mendirikan jasa layanan pengawalan, Minggu malam kemarin. Kelompok usaha bernama Mad Bull ini, didirikan karena anggota yang ada didalamnya tidak ingin disebut sebagai preman atau illegal.