Inep Janji Angkat 35 Orang GTT/PTT

Nasib 35 guru bantu/PTT di Kota Malang akan berubah dalam waktu dekat. Pasalnya dalam upacara Peringatan Hari Guru sekaligus HUT Korpri ke-37 di balai Kota Malang, kemarin pagi, Wali Kota Malang, Drs Peni Suparto MAP menyebutkan jika 35 guru Bantu/PTT ini akan segera diangkat oleh Pemkot Malang.

Inep, sapaannya, mengatakan, sudah menjadi kewajiban Pemkot Malang untuk mengangkat guru Bantu/PTT. Ia mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengangkat mereka. Sehingga di tahun 2009 mendatang, pendidik yang berstatus guru bantu PTT di Kota Malang sudah tidak ada lagi.

“Di bidang pendidikan, kewajiban dari Pemkot Malang untuk mengangkat guru Bantu PTT. Di Kota Malang, jumlah guru bantu PTT tinggal 35 orang saja. Karena itu dalam waktu dekat ini akan segera kita selesaikan. Dan ini data dari pusat, kita tidak bisa mereka-reka jumlahnya,” ungkap Inep

Usulkan SK Standar Gaji dari Pihak Sekolah

Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) Malang meminta Pemkot Malang tidak sekadar menghapus insentif. Namun, menggantinya dengan kebijakan lain yang bisa menentramkan guru GTT. Nurul Yaqin, ketua PGTTI Malang mencontohkan, Pemkot Malang bisa mengeluarkan surat keputusan standar penggajian GTT oleh sekolah.

Dengan mengeluarkan standar penggajian, maka setidaknya penghasilan GTT seragam. Tidak terlalu kecil seperti yang terjadi saat ini. Dari pengamatannya, gaji GTT berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulannya. “Silahkan lah insentif dihapus. Tetapi, naikkan penghasilan mereka dari sekolah. Keluarkan SK agar sekolah menggaji sesuai standar,” usulnya.

Alternatif kedua, Pemkot dan Diknas Kota Malang juga bisa mengganti dengan kebijakan pemberian SK pengangkatan menjadi honorer daerah.

BKD Minta PTT Tak Tiru GTT

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang merasa dilemastis menyikapi tuntutan guru tidak tetap (GTT) yang meminta menjadi PNS. Karena aksi tersebut bisa memancing pegawai tidak tetap (PTT) di dinas lain untuk melakukan hal yang sama. Karena di dinas lain juga banyak PTT seperti GTT di diknas. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Kabupaten Malang Tulus Hariyanto usai hearing dengan GTT di gedung dewan Jumat (14/11) lalu.

Menurut dia, pemkab harus bersikap adil. Jika GTT diangkat jadi PNS, maka PTT di dinas lain yang sudah lama bekerja juga harus diperlakukan sama. “Ini dilematis, maka dari itu pemkab tetap akan menggunakan aturan yang berlaku. Yakni, hanya mengangkat tenaga honorer yang telah masuk data base,” terangnya.

Hearing GTT/PTT: Sulit Angkat adi PNS

Para GTT/PTT mencuri dengar dialog antara perwakilan mereka bersama anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Malang di ruang Panmus gedung DPRD, kemarin. (BAGUS ARY WICAKSONO/MALANG POST)

Puluhan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT)) kembali meluruk Gedung DPRD Kabupaten Malang, kemarin. Kedatangan mereka kali ini, untuk memberi dukungan moral terhadap perwakilan GTT/PTT yang hearing bersama anggota DPRD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pendidikan.

Para GTT/PTT meluncur ke DPRD usai mengambil insentif di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen. Gelombang kedatangan puluhan guru dan pegawai tidak tetap itu mulai terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka terkonsentrasi di depan ruang sidang Panmus yang terletak di depan ruang Fraksi PDIP.

Insentif Cair, GTT Langsung Urunan

GTT/PTT saat mengambil insentif sebesar Rp 500 Ribu di pendopo Kantor Dinas Pendidikan di Kepanjen, kemarin. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Setelah cukup lama menunggu, akhirnya 1508 GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap) Kabupaten Malang menerima insentif sebesar Rp 500 Ribu per orang kemarin. Insentif satu kali dalam setahun itu diserahkan secara tunai di pendopo Kantor Dinas Pendidikan Kepanjen. Usai dana segar, para GTT/PTT langsung urunan (patungan) hingga Rp 50 Ribu untuk ongkos perwakilan mereka mengadu ke Jakarta.

Koordinator GTT/PTT Malang Selatan Abdul Rokhim (39 tahun) mengatakan, meski insentif cair namun pihaknya tetap minta kejelasan status menuju Pegawai Negeri. Untuk itulah, para GTT/PTT langsung patungan setelah insentif mereka cair.

Pemkot Batu Dapat Jatah 482 CPNS

Pemkot Batu harus mengambil langkah berani dalam menyikapi belum turunnya penetapan penjabaran kuota formasi CPNS tahun 2008 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Kalau di Kota dan Kabupaten Malang sudah dapat mengumumkan penerimaan CPNS jalur umum, mengapa Pemkot Batu tidak.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Batu, Sugeng Minto Basuki yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Batu, menyikapi belum jelasnya penerimaan CPNS jalur umum di Pemkot Batu.
‘’Regulasi itu tidak hanya untuk Kota Batu saja, tapi berlaku untuk semua. Pemkot Batu harus dapat mengambil langkah berani dan tegas, selagi tidak melanggar aturan prinsipnya. Jangan hanya menunggu,’’ kata Minto kepada Malang Post, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Batu belum dapat mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2008 kepada masyarakat luas. Padahal, Pemkot Malang dan Pemkab Malang sudah melakukannya dengan mengumumkannya kepada masyarakat melalui media.

DPRD Segera Panggil Diknas dan BKD untuk Bicarakan GTT/PTT

Puluhan GTT/PTT Kabupaten Malang saat menggelar long march menuju Gedung Dewan beberapa waktu lalu. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Masih terkatungnya nasib ribuan GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap) Kabupaten Malang segera ditindaklanjuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Pertengahan November 2008 nanti, Dewan bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berkumpul untuk membahas masalah itu.

Sekretaris Komisi A H. Syamsul Hadi, BA mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mengupayakan keluarnya SK Bupati soal pengangkatan GTT/PTT menjadi Guru Bantu (GB). Menurut Syamsul, dengan menyandang status GB, maka gaji mereka bakal dibayar melalui APBD atau APBN.