Goldilocks dan Rupiah

Oleh Rhenald Kasali

Alkisah, Goldilocks adalah seorang gadis yang tengah kelaparan. Di tengah perjalanan di hutan, dia terhenti di sebuah rumah kayu yang ditempati tiga ekor beruang. Karena tidak ada yang membukakan pintu, dia pun masuk dan menikmati sup di meja.

Sup pertama ”terlalu panas”, dia beralih ke mangkuk berikutnya.

”Ini juga terlalu dingin.”

Dia pun mencicipi yang ketiga, ”Ahhh… this is just right,” ujarnya.

Goldilocks adalah dongeng yang sangat terkenal, yang diturunkan dari puisi karangan Robert Southey. Namun, dongengnya, Goldilocks and The Three Bears itu, menjadi terkenal saat Amerika Serikat mengendalikan pasar uangnya yang merembet ke sini.

Poligami Politik Makin Bergolak, Menatap Politik 2012

Oleh : Burhanuddin Muhtadi*

Burhanuddin Muhtadi

Wajah politik Indonesia pada 2012 merupakan imbas (carryover) situasi politik 2011 yang tak terselesaikan. Ada tiga fakta politik 2011 yang dominan dan tak tertuntaskan yang sangat mungkin mewarnai potret politik 2012 hingga 2014.

Pertama, disfungsi dan inefektivitas koalisi pendukung pemerintah. Kedua, politik saling menyandera dan politik barter. Ketiga, gesekan antarpartai sebagai warming-up 2014.

Disiplin koalisi yang lemah akan terus-menerus menjadi ”penyakit” pemerintahan SBY jilid kedua sejak kasus Century, mafia pajak, hingga klausul kontroversial yang membelah koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam pembahasan revisi UU Paket Politik, terutama isu parliamentary threshold, pengurangan alokasi kursi per dapil, dan lain-lain.

Konflik UI Cermin Wajah RI

Oleh Prijono Tjiptoherijanto

BEBERAPA minggu terakhir ini, banyak media massa yang menurunkan berita mengenai konflik internal di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Perbenturan kepentingan dan dugaan penyalahgunaan wewenang menjadi awal dan dasar kericuhan ”dalam negeri” UI tersebut.

Ditambah bumbu serta berbagai ”gosip” yang beredar, pemberitaan mengenai arogansi kekuasaan menjadi santapan para pembaca berita maupun pemirsa televisi. Apalagi saat gencar disuarakan pentingnya good governance. Karena itu, muncul pertanyaan, apakah para pemegang kekuasaan di jajaran pimpinan UI juga telah menjalankan good university governance?

Permasalahan di UI tersebut berawal dari keberhasilan rektor yang sekarang menyingkirkan para saingan secara meyakinkan waktu pemilihan. Kemenangan yang hampir mutlak itu membuahkan kepercayaan diri secara berlebihan. Karena itu, dalam mengangkat para pembantu dan staf pimpinan paling atas, objektivitas terpinggirkan.

Mereka yang dianggap berjasa dan loyal kepada rektor mendapat jabatan bergengsi. Sudah tentu, kebijakan semacam itu akan membuahkan pengabdian buta yang sering jauh dari asas profesionalitas. Kesan ”anak emas” dan ”orang rektor” pun mengemuka. Suasana yang kurang sehat di lingkungan akademis yang menjunjung tinggi keahlian dan integritas mulai merebak.

Soenarjo: Tancap Gas di Dapil Malang Raya

Kerasnya persaingan mencari perhatian dan suara dari masyarakat Malang Raya, menjadikan Soenarjo harus tancap gas. Pasalnya, Soenarjo yang baru turun dari jabatan Wagub Jatim itu, kini resmi mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Jatim nomor urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya.

‘’Waktunya sudah mepet. Bagaimana pun juga kita harus kampanye. Tetapi, tidak harus kegiatan itu digembar-gemborkan. Cukup, biasa-biasa saja asal mengena,’’ papar Soenarjo, Ketua DPD Partai Golkar Jatim kepada MP sebelum menghadiri salah satu acara, Selasa malam.

PKB dan PKS Siap Ubah Strategi

Beberapa Parpol yang menerapkan aturan nomor urut harus mengubah strategi pemenangannya untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Sebelumnya, beberapa parpol yang menggunakan aturan nomor urut sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu antara lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra dan beberapa parpol lainnya. Dengan ketetapan MK pada 23 Desember lalu, mereka harus merubah sistem penetapan caleg terpilih dari nomor urut menjadi suara terbanyak.

“Keputusan MK itu semakin membuat caleg PKB di Kota Malang tambah semangat. Nomor urut tidak menjadi jaminan untuk bisa masuk ke DPRD. Mereka yang memiliki suara terbanyak yang akan ditetapkan sebagai anggota Legislatif,” kata Ketua DPC PKB Kota Malang, Muhaimin, MT

PBR Sikapi Putusan MK

Ketua Umum DPP PBR, Bursah Zarnubi menyalami kader PBR dalam acara pengukuhan caleg dan silaturahmi kader PBR se-Malang raya di Hall Azaria Kota Malang, kemarin. (Muhaimin/Malang Post)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, dengan mengurangi fungsi dan tugas partai dalam pen-caleg-kan. Ditanggapi beragam oleh partai politik. Pasalnya, ketetapan MK itu membuat Parpol hanya berfungsi sebagai administratif saja.

Seperti yang diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi (PBR), Bursah Zarnubi, SE dalam acara pengukuhan, pembekalan caleg dan silaturahmi kader PBR se-Malang raya di hall Azaria Kota Malang, kemarin. Bursah mengkhawatirkan, keputusan MK itu akan membuat masyarakat malas mengurusi partai politik.

Penyumbang Kampanye Sebaiknya Dipublikasikan

Penyumbang dana kampanye sebaiknya dipublikasikan. Lebih baik lagi penyumbang itu menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mewujudkan prinsip-prinsip transaparansi. “Kalau Indonesia (KPU) mewajibkan itu (NPWP) itu baik sekali, karena itu salah satu upaya mewujudkan transparansi. Di Jerman setiap penyumbang dana kampanye di atas 2.000 euro wajib dipublikasikan dan disebutkan apa motivasinya,” kata Pakar Pemilu Jerman Prof Dieter Roth di Jakarta, Senin (1/12) kemarin.

Roth mengatakan, apabila parpol penerima sumbangan tak mempublikasikan penyumbang di atas 2.000 euro, maka partai itu akan dikenai denda sebesar sumbangan tersebut. “Sangat baik lagi kalau Indonesia menerapkan NPWP karena itu salah satu upaya melakukan transparansi. Disana dana kampanye dan dana parpol diaudit dan diumumkan per tahun,” ujarnya.