Mayoritas Perusahaan Belum Terapkan UMK

Sudah hampir setengah tahun berjalan, Dinas Pemuda, Olah raga, Sosial dan Tenaga Kerja baru memonitor pemberlakuan UMK di delapan perusahaan. Padahal dari 167 perusahaan yang ada di Kota Batu, SBSI memperkirakan masih 80 persen pengusaha yang membayar gaji buruh sesuai UMK 2009.
Kabid Tenaga Kerja, Dinas Pemuda, Olahraga, Sosial dan Pemuda, Mustika Tedjaningrum mengakui baru memantau penerapkan UMK di delapan perusahaan dari 167 perusahaan.

Alasannya kata Mustika, selain pemantauan dilakukan secara bertahap, pihaknya terkendala petugas. Namun demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan disemua perusahaan.

Pemerintah Berencana Naikkan Cukai, Buruh Pabrik Rokok Kecil Terancam

Pekerja wanita bekerja di pabrik rokok sigaret kretek mesin (SKM) Bentoel (TEMPO/ M Taufiqurohman)

Rencana pemerintah pusat menaikkan cukai rokok tahun depan, langsung mengundang keluhan para pengusaha rokok kecil. Nasib buruh pabrik rokok pun, jadi pertaruhannya. Ketua Asosiasi Perusahaan Rokok Kecil Indonesia (Asperki) Malang, H Ali Dja’far mengatakan, pihaknya segera mengumpulkan para pengusaha rokok kecil untuk membicarakannya.

‘’Nanti akan dibahas bersama teman-teman (anggota Asperki) tentang hal itu (kenaikan cukai, Red.). Kalau sudah dibahas akan disampaikan (diberi penjelasan kepada pers),’’ kata Ali Dja’far yang dihubungi melalui ponselnya, kemarin siang.

Buruh Star Plastindo Tuntut UMK dan Harian

Dengan menenteng tulisan, sejumlah buruh menyampaikan tuntutan kepada perusahaan. (SIGIT ROKHMAD/MALANG POST)

Puluhan buruh pengerjaan karung di PT Star Plastindo di Jalan Raya Krebet Senggrong, Bululawang, menggelar aksi unjuk rasa kemarin pagi. Dengan difasilitasi Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), puluhan karyawan yang terdiri dari bagian circulair dan benang, menentang perubahan status dari buruh harian ke buruh borongan yang sudah diberlakukan oleh perusahaan.

Alasannya, pemberlakukan buruh borongan kepada karyawan, membuat gaji mereka menjadi jauh di bawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

Aksi demo kemarin berjalan lancar meski diwarnai suasana agak tegang. Pasalnya selain berunjuk rasa di pintu pabrik, karyawan atau buruh yang didominasi perempuan itu juga membentang spanduk dengan tulisan bernada cercaan atas sesuatu yang mereka anggap sebagai ekploitasi buruh.

SBSI Tolak SKB 4 Menteri

Puluhan buruh dari SBSI Malangkucecwara, kemarin menggelar unjuk rasa di Bundaran Tugu. Mereka menolak peraturan bersama empat menteri yang mengatur tentang penentuan UMK. Sementara saat ini, UMK Kota Malang yang diusulkan sebesar Rp 945.373 tinggal menunggu keputusan Gubernur Jatim.

Unjuk rasa yang digelar saat libur pemilihan gubernur Jatim itu diawali long march dari depan Stasiun Kota Baru. Sambil membawa poster, mereka berjalan menuju depan gedung dewan dan balai kota.
Di depan gedung dewan dan balai kota, mereka orasi bergantian. Dalam orasi dan poster yang diusung, mereka menyatakan menolak peraturan bersama empat menteri yang ditandatangani 22 Oktober lalu. Empat menteri itu masing-masing, Menakertrans, Mendagri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Pemkab Usulkan UMK Rp 954.500

Pemkab Malang akhirnya menggunakan hak untuk mengusulkan besaran UMK tahun 2009 kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Jumat (31/10) lalu. Setelah melalui perhitungan yang matang, Pemkab Malang membuka usulan UMK tahun 2009 pada angka Rp 954.500. Angka tersebut telah disetor kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk disetujui.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Djaka Ritamtama mengatakan pengajuan angka UMK tersebut murni dari usulan Pemkab Malang. Pasalnya, pembicaraan besaran UMK antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Sarikat Pekerja mengalami kebuntuan. Deadlock itu memaksa kedua pihak menyerahkan usulan besaran UMK kepada Pemerintah Kabupaten.

UMK Kota Malang Rp 945.373

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, Drs Wahyu Santoso SH MSi

Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang kemarin mengajukan usulan UMK Kota Malang. Besarnya UMK ini Rp 945.373, lebih tinggi dari usulan versi Asosiasi Pengusaha Kota Malang (Apindo) sebesar Rp 890.000 dan lebih rendah dari usulan versi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang sebesar Rp 970.000. Angka ini merupakan jalan tengah dalam menghadapi kebuntuan pembahasan UMK yang digelar sebelumnya antara tiga pihak tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, Drs Wahyu Santoso SH MSi mengatakan, ada banyak faktor yang mendorong besaran nominal tersebut. “Di antaranya kebutuhan hidup layak (KHL) hasil survei Dewan Pengupahan Kota Malang sebesar Rp 916.000,” katanya.

Pemkab Rekom Usulan Serikat Pekerja

Pemerintah Kabupaten Malang diperkerkirakan bakal mewadahi Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai usulan dari serikat pekerja. Sehingga besar kemungkinan UMK rekomendasi dari serikat pekerjalah yang akan diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pasalnya pihak Apindo (pengusaha) tetap ngotot dengan usulan UMK sebesar Rp 900 Ribu. Sementara para pekerja telah beberapa kali merevisi usulan UMK hingga Rp 940.500.

Wakil Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan Pemkab bakal mengajukan angka revisi pekerja kepada Gubernur. Hanya saja, hal itu berlaku ketika Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap kukuh pada angka UMK yang diusulkan. Menurut Rendra, para pekerja telah dua kali merevisi angka UMK dari usulan awal sebesar Rp 985 Ribu.