Hukum dan Pembenaran Tesis Marxis

KETIKA para pendiri bangsa ini (founding fathers) memutuskan negeri ini menjadi negara kesatuan dengan melanjutkan sistem hukum yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni civil law system dengan berdasar undangundang yang terunifikasi dan terkodifikasi, sesungguhnya keputusan itu melanjutkan konflik berkepanjangan dan terus membuka konflik baru antara hukum yang dibuat negara (state law) dengan hukum rakyat atau hukum adat (folk law/ adat law).

Setelah Rosalina Bersaksi

Oleh Samsul Wahidin

SIAPAPUN yang beperkara di pengadilan pasti mengikuti hukum tidak tertulis tetapi abadi. Pertama, berupaya keras membebaskan diri dari jerat hukum dan berupaya keras pula membuktikan dirinya tidak bersalah. Kedua, kalau tidak mungkin melepaskan diri, berupaya agar hukuman yang diterima seringan-ringannya.

Ketiga, memosisikan diri sebagai bumper aktor lain agar tidak terlibat dalam perkara yang sedang dihadapi. Atau sebaliknya, justru melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Gus Dur dan Perilaku Polisi

Oleh Prija Djatmika

KALAU saja mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup, tentu beliau pasti akan amat kecewa dan mungkin malah marah melihat perilaku oknum-oknum polisi akhir-akhir ini. Gus Dur, yang semasa hidupnya sejak belum menjabat presiden sudah sangat jelas menolak institusi polisi berada dalam tubuh militer, secara konsisten ketika menjabat presiden mengesahkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasar UU itu, polisi resmi berada langsung di bawah presiden dan keluar dari tubuh institusi militer (TNI/ABRI) sebagaimana praktik era Orde Baru.

Namun, sepeninggal beliau, sebagaimana ditampakkan dalam perilaku polisi dalam kasus Mesuji; kasus pelabuhan Sape, Bima; serta penganiayaan oleh oknum Brimob terhadap AAL, 15, bocah pencuri sandal di Palu, praktik-praktik perilaku militeristik polisilah yang malah menonjol.

Penjara Anak, Trauma Anak

LEBIH dari enam ribu anak berusia kurang dari 18 tahun saat ini tengah menjalani proses peradilan. Di antara jumlah tersebut, lebih dari 4.200 anak telah menghuni penjara, baik sebagai tahanan maupun narapidana. Mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan tersangkut kasus asusila, pencurian, dan narkoba.

Fakta-fakta tersebut membuat nurani kita terusik. Apakah kegemaran aparat penegak hukum memenjarakan anak-anak benar-benar dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan atau sekadar mengejar target penyelesaian kasus hukum secara formal?

Menanti Regulasi Kompetisi Bank dari BI

Oleh Augustinus Simanjuntak

BANK Indonesia (BI) pernah berjanji membuat aturan pembatasan wilayah operasional bank dalam poin revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan secara menyeluruh. Itu berarti persaingan tentang wilayah bank akan diatur. Apakah aturan tersebut bakal terwujud pada 2012 ini? Perlu diketahui, API merupakan pemberi arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan nasional untuk jangka 5-10 tahun mendatang.

Yang jelas, regulasi BI tentang persaingan antarbank diharapkan bisa mengarahkan seluruh bank untuk tumbuh bersama (baik besar, menengah, maupun kecil) dalam format keadilan ekonomi. Berdasar ekonomi UUD 1945, semangat perbankan kita seharusnya berbudaya gotong-royong (spirit of collective economy).

Kai Adukan Dugaan Money Politik

Pilgub Jatim terus dirundung persoalan dan tidak pernah lepas dari permasalahan. Seperti Senin kemarin, Tim Hukum Kaji (Khofifah-Mujiono) melaporkan pasangan cagub Karsa (Soekarwo-Saifullah) ke Polda Jatim terkait praktik money politics.

‘’Sekarang perjalanan ke Polda. Seluruh bukti-bukti pendukung sudah kami bawa untuk melengkapi laporan di Polda. Diantaranya, bukti putusan MK (Mahkamah Konstitusi),’’ tandas Muhammad Ma’ruf Syah, Koordinator Tim Hukum Kaji kepada MP, Senin kemarin.

Palsu Stempel LIRA, Dipolisikan

Bupati LIRA M Zuhdy Achmadi, menunjukkan proposal dengan stempel palsu LIRA. (malangpost)

Setelah melaporkan anggota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ke Mapolresta Malang dengan tuduhan penganiayaan, M Lutfi, 27 tahun, warga Jalan Margojoyo, Dau ganti dilaporkan ke Mapolres Malang oleh Bupati LIRA, M Zuhdy Achmadi. Dalam laporannya, Lutfi, dituduh telah memalsukan stempel LIRA.

“Stempel palsu itu digunakan untuk membuat proposal sumbangan kegiatan, yang kemudian diberikan ke beberapa perusahan-perusahaan di Kabupaten Malang. Dan perbuatannya itu, selain memalsukan stempel, juga telah mencemarkan nama LIRA,” ungkap M Zuhdy Achmadi.