Pungli Wajib Dikembalikan

Selang sehari sejak mendapat instruksi dari Bupati Sujud Pribadi, Inspektorat Kabupaten langsung turun ke dusun Duwet Krajan Tumpang. Dalam waktu dekat, Inspektorat juga bakal melakukan pemeriksaan ke Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon.

Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Sri Haryanto yang menghimbau agar aparat desa segera mengembalikan uang pungli terhadap warga miskin.

Menurut Sri, tidak ada alasan apapun bagi perangkat desa untuk memungut dana di luar prosedur.

Kades Tawangargo Didemo Lagi

Aksi protes puluhan warga desa Tawangargo Kecamatan Karangploso menuntut Kades mundur Pemkab, kemarin.

Puluhan warga desa Tawangargo Kecamatan Karangploso yang tergabung dalam FMTB (Forum Masyarakat Tawangargo Bersatu) melurug kantor Pemkab Malang, kemarin. Mereka meminta Pemkab segera mencopot Kades Wahyudin dari jabatannya karena sempat melakukan pungli (pungutan liar) pengadaan KTP sebesar Rp 19 Ribu per orang. Padahal, sesuai kesepakatan demonstrasi terdahulu, Kades Wahyudin bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 13 Ribu.

Bupati Gerah Dengar Laporan Pungli

Maraknya pungli di kalangan keluarga miskin (gakin) tak hanya membuat berang anggota dewan. Bupati Malang Sujud Pribadi juga gerah begitu mendengar pungli terjadi di beberapa Kecamatan wilayahnya. Sujud menginstruksikan Inspektorat turun ke lapangan guna memeriksa proses pemberlakuan pungutan liar tersebut.

Sujud menegaskan, pemberlakuan pungutan harus melalui proses persetujuan dari masyarakat lewat rapat khusus. Jika tidak melewati mekanisme tersebut maka pungutan itu dianggap menyalahi prosedur yang ditetapkan.

Lagi-lagi Gakin Dipungli

Ratusan warga mendatangi Balai Desa Duwet Krajan, untuk memprotes pungli yang dilakukan Kasun Krajan, Sulton Abadi, saat pembagian konversi

Setelah ratusan warga miskin (gakin) Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon menjadi sasaran pungli (pungutan liar) Raskin oleh aparatur desa setempat kemarin giliran ratusan warga Dusun Krajan, Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang. Bahkan kemarin siang mereka melurug Balai Desa Duwet Krajan.
Mereka memprotes pungli sebesar Rp 5 Ribu yang dilakukan Kepala Dusun (Kasun) Krajan, Sulton Abadi, saat pembagian konversi elpiji. Padahal program pemerintah itu seharusnya gratis.

Setelah Kembalikan Pungutan, Sekolah Tagih Janji Bantuan Wali Kota

Pengembalian pungutan insidental (nama lain dari PMP) oleh SMK Negri 1 Batu kepada wali siswa kemarin

SMKN 1 Batu kemarin akhirnya mengembalikan uang pungutan insidental (istilah lain PMP, peningkatan mutu pendidikan). Sebelumnya pengembalian serupa dilakukan SMA Negri 1 Batu. Pengembalian itu dibagi menjadi 5 tahap secara bergilir, mulai dari jurusan restoran, tata busana, tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, dan pengembalian tahap terakhir jurusan akomodasi perhotelan. Uang pengembalian itu bermacam-macam, mulai dari Rp 200 – Rp 1.5 juta, disesuaikan uang insidental yang dibayarkan.

SMAN 2 Belum Kembalikan Pungutan

Setelah SMAN 1 Batu mengembalikan pungutan peningkatan mutu pendidikan (PMP) kepada wali murid, SMAN 2 Batu berjanji akan melakukan hal yang sama. Hanya saja SMAN 2 masih belum menetapkan jadwal pengembalian dana PMP. Padahal, akhir bulan Juli semua sekolah harus sudah mengembalikan dana itu kepada wali murid.

Menurut Kepala Sekolah SMAN 2 Batu, Suprayitno, M.Pd pengembalian dana PMP akan dilakukan setelah pertemuan komite sekolah dengan wali murid. Berbeda dengan SMAN 1, di SMAN 2 pungutan PMP dilakukan sepengetahuan komite sekolah.

Ratusan Gakin Wiyurejo Dipungli

Untuk kesekian kalinya, ratusan warga miskin (gakin) Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon menjadi sasaran pungli (pungutan liar) aparatur desa setempat. Dua bulan berturut-turut, warga miskin Wiyurejo ditarik pungutan tak resmi dari aparat desa. Bulan Juni, Gakin dipungut biaya distribusi kompor program konversi, sedangkan bulan berikutnya mereka malah diminta membayar biaya Raskin (beras miskin) diluar batas harga yang ditetapkan pemerintah pusat.

Di RT 15- 17 RW 6 Dusun Desa Wiyurejo, puluhan warga memprotes pungutan Raskin oleh Ketua RT setempat. Berdasarkan penelusuran Malang Post di lapangan, harga Raskin di beberapa RT itu berkisar antara Rp 2800 hingga Rp 2250 per kilogram.