Otonomi Daerah Dikuasai Persekongkolan Elite Lokal

Oleh R. Siti Zuhro

TIDAKLAH berlebihan bila era reformasi disebut sebagai era kedaulatan daerah. Otonomi daerah (otoda), dalam hal ini, adalah kata kunci sekaligus merupakan obat mujarab bagi percepatan pewujudan kemakmuran daerah yang terabaikan selama era sebelumnya. Sebab, dengan otoda, secara teoretis rakyat menjadi semakin dekat dengan sumber-sumber kekuasaan serta proses pembuatan kebijakan publik yang sesuai dengan hajat hidup dan kepentingan mereka.

Bertentangan dengan hal tersebut, realitasnya, setelah 11 tahun berlalu (2001-2011), tujuan otoda jauh dari harapan.

Batu Masih Terlalu Bergantung Pusat

Ketergantungan Pemkot Batu pada anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat cukup tinggi. Kemandirian anggaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) masih di bawah 10 persen. Rendahnya kemandirian anggaran itu terlihat dalam nota keuangan RAPBD 2009 senilai Rp 344 miliar sebagaimana yang telah disampaikan eksekutif ke legislatif. “Kemandirian daerah masih kecil, baru enam persen dari total anggaran daerah yang ada,” kata Sekretaris Tim Anggaran (Timggar) Pemkot Batu Susetya Herawan, siang kemarin.

Herawan menyebutkan, dikarenakan kemandirian daerah masih kecil maka untuk mencukupi kebutuhan anggaran, pemkot banyak menggantungkan pemasukan dari pusat. Bentuknya dalam kucuran dana perimbangan daerah. Hal itu, sambung Herawan, dikarenakan potensi daerah memang tidak terlalu besar. Sementara kebutuhan anggarannya cukup besar.

Dia lantas menyebutkan untuk membayar gaji 3.265 pegawai saja, Pemkot Batu dibutuhkan dana sebesar Rp 125 miliar.

Masih Terserap di Bawah 90 Persen, APBD Terancam Tak Habis

Pemkot Batu mulai ketir-ketir tidak bisa menyerap APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2008 seratus persen. Hingga akhir November ini, penyerapan anggaran masih di bawah 90 persen dari total APBD sebesar Rp 367 miliar.

Padahal, sisa waktu penyerapan anggaran tinggal 18 hari ke depan karena berakhir 15 Desember mendatang. Praktis, jika tidak bisa terserap semua, maka akan menjadi sisa lebih perhitungan tahun anggaran. ”Sampai saat ini penyerapannya memang belum maksimal,” kata Wakil Wali Kota Batu Ahmad Budiono siang kemarin.

Karena penyerapan anggarannya belum maksimal, Budiono telah mengingatkan para SKPD (satuan kerja pernagkat daerah) untuk segera memproses penyerapan anggaran. Sehingga, pada akhir tahun anggaran tidak banyak anggaran yang tidak terserap.

DAU Kabupaten Anjlok

Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemkab Malang, Tahun Anggaran (TA) 2009 dipastikan turun Rp 8,5 miliar. Melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan per Oktober lalu, Pemerintah Pusat hanya mengucurkan DAU TA 2009 sebesar Rp 959.115.290.000. Jumlah tersebut menurun, dibanding gelontoran DAU Tahun Anggaran 2008 yang mencapai Rp 967.647.192.000.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Malang Willem P Salemena membenarkan hal itu. Seperti biasa kata Willem, DAU tersebut banyak tersedot kepada pembayaran Gaji PNS Pemkab Malang yang mencapai 17.500 orang. Itu belum termasuk alokasi tambahan gaji PNS baru yang masih dalam proses.

Pemda Tak Bisa Habiskan Anggaran

Menjelang tutup tahun 2008, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran yang masih tersisa. Mantan panglima Kodam IV/ Diponegoro itu mengeluhkan rendahnya daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi.

Menurutnya, daya serap anggaran provinsi seluruh Indonesia per 10 Oktober 2008 sekitar 53,29 persen, dari perkiraan total keseluruhan nilai anggaran provinsi sebesar Rp100,145 triliun. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta seluruh daerah agar berupaya meningkatkan daya serap anggaran. Mardiyanto juga mengingatkan agar pemda serius mencermati Sisa Lebih Anggaran (SILPA).

‘’Kita tahu data tahun anggaran 2007 ternyata Sisa Lebih Anggaran seluruh Indonesia diperkirakan mencapai angka kurang lebih sebesar Rp 45 triliun,’’ ungkap Mardiyanto saat membuka Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2008 di Jakarta kemarin ( 18/11).

Kader Posyandu Dapat Bantuan

Kader Posyandu Kota Batu bisa tersenyum. Kemarin pagi, Pemkot Batu mencairkan bantuan anggaran untuk ratusan kader Posyandu yang tersebar di 186 posyandu. Bantuan dana insentif itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, kepada perwakilan kader Posyandu saat apel pagi.
Usai penyerahan dana insentif itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Ashadi SH MH menjelaskan, pemberian insentif tahun ini bukan yang pertama kalinya. Tahun lalu, pihaknya juga memberikan bantuan yang sama.

“Bantuan diberikan kepada kader Posyandu di 186 posyandu. Rata-rata dari satu posyandu terdapat lima orang kader yang mendapat bantuan,” kata Ashadi saat dihubungi kemarin siang.

Anggaran Wali Kota Dinilai Berlebihan

Pengadaan pakaian dinas dan peralatan rumah dinas Wali Kota Malang lengkap dengan pengadaan mebeler pada anggaran 2009 mulai disorot. Pos pengeluaran di Bagian Perlengkapan Pemkot Malang sebesar Rp 188.312.000 tersebut dinilai masih bisa dipangkas atau bahkan ditiadakan sama sekali.

Kritik itu kemarin disampaikan Fatchullah, anggota komisi C DPRD Kota Malang. Fatchullah membeberkan, berdasarkan peraturan Mendagri, barang habis pakai harus dilihat dulu nilai kelayakannya. “Aturannya begitu, kalau masih layak saya rasa tidak perlu diganti yang baru,” ujarnya.

Alokasi seratus juta lebih di atas secara rinci akan digunakan untuk pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya Rp 31,6 juta. Pengadaan peralatan rumah jabatan atau rumah dinas kepala daerah Rp 59,7 juta dan pengadaan mebeler rumah jabatan/dinas kepala daerah Rp 97 juta.